Sejumlah PNS Dukung Cerdas Hadiri Sidang di MK

Cianjur, Pelita
Sejumlah PNS Kabupaten Cianjur, memilih memberi dukungan pasangan Cerdas daripada beraktivitas menunaikan tugas sebagai abdi negara, hadir pada sidang sengketa Pemilukada Cianjur, di Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (8/2).

Diantara yang hadir para kepala Dibaleka (Dinas Bagian Lembaga Kantor) dan pendukung pasangan calon bupati/wakil bupati (cabup/cawabup) No 5, Cerdas (Tjetjep Muchtar Soleh/Suranto).

Mereka meninggalkan pekerjaannya untuk memberi suport kepada pasangan cabup/cawabup koalisi Partai Demokrat/PBB/PAN, terkait gugatan dari pasangan Dangdan (Dadang Sufianto/RK Dadan SN) koalisi PKS/Gerindra/Hanura/PKPB, Hidadayah (Hidayat Atori/U Suherlan) poros independen, Maksad (Maskana Sumitra/Ade Sanusi) koalisi PPP/PKB, Marilih (Mardiyano/Rusli Hartono) poros independen.

Diantara kepala Dibaleka, ada juga yang menjadi saksi terkait persidangan sengketa pemilukada Cianjur 2011–2016 tersebut. Salahsatunya H Dedi Purwaji Kepala Dinas Bina Marga Cianjur terkait dengan dugaan pembuatan kaos Cerdas dengan slogan Lanjutkan bercap Dinas Marga Kabupaten Cianjur.

Dalam sidang sebelumnya para penggugat mengungkapkan sejumlah alasan keberatan terhadap pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Cianjur 2011. Di antaranya menyatakan proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Cianjur 2011 berlangsung tidak jujur, tidak adil, terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pihak Termohon (KPUD Kabupaten Cianjur).

Padahal seharusnya termohon dalam menyelenggarakan pemilukada harus berpedoman pada peraturan dimana penyelenggara pemilukada harus memperhatikan asas mandiri, jujur, adil, adanya kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, keterbukaan, profesional dan proporsionalitas, ujar penggugat.

Dikemukakan pula, kecurangan pada Pemilukada Kabupaten Cianjur 2011 juga dilakukan oknum birokrat dan pasangan nomor 5 Tjetjep Muchtar Soleh dan Suranto.
Penetapan pasangan calon no urut 5 sebagai pemenang pemilukada dalam rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Cianjur, dihasilkan dari proses pemilukada yang bertentangan dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, tegasnya.

Menurut penggugat dalam menetapkan Berita Acara, tidak melibatkan saksi seorang pun dari pihak Pemohon. Terutama pada saat pleno penetapan jumlah dukungan dalam tahap awal proses verifikasi berkas surat dukungan, pada 18 Agustus 2010.

Juga terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan pihak Termohon dalam menghilangkan jumlah dukungan Pemohon menjadi 61.839 orang ketika berlangsung proses verifikasi berkas surat dukungan pada 18 Agustus 2010. Sehingga menimbulkan kerugian bagi kami karena kehilangan suara dukungan sebanyak 5.517 orang, imbuhnya.

Tidak hanya itu, keberatan penggugat, terjadi pelanggaran yang dilakukan pasangan calon no. urut 5 yang dengan kekuasaannya selaku Bupati Cianjur incumbent melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur untuk memenangkan Cerdas.
Penggugat mensinyalir terjadi praktik politik uang dari pasangan calon no urut 5 berupa pembagian dana bantuan untuk masjid dan pondok pesantren berdasarkan SK Bupati Cianjur No 978.3/Kep. 184-Ks/2010. (man)

 

Sumber:  http://www.harianpelita.com

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: