Archive for the ‘ Berita Cianjur ’ Category

Jadwal Pelaksanaan Pemilukada Ulang Cianjur

CIANJUR, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur telah menetapkan hari H pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada) Kab. Cianjur 2011 di empat Kecamatan yaitu Cianjur, Cipanas, Mande dan Pacet akan dilaksanakan Senin 21 Maret mendatang. Kepastian itu diperoleh setelah KPU menggelar rapat pleno yang dilaksanakan, Jumat (26/2) malam dan sekitar pukul 23.00 WIB menghasilkan ketetapan tentang hari H pelaksanaan PSU. “KPU sudah…

 

<<  Selengkapnya >>

Pemilukada Cianjur, TJERDAS Siap Raup Suara

Tim pemenangan pasangan Bupati dan Wabup Cianjur terpilih Tjetjep Muchtar Soleh-Suranto (TJERDAS) mengaku menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait dengan pengulangan pelaksanaan pemilukada. Sekretaris Gabungan (Setgab) Tim Pemenangan TJERDAS Moch Toha mengatakan, pihaknya kini telah mempersiapkan strategi, untuk kembali memenangkan pemilihan tersebut.

“Kami yakin bisa memenangkan pemilukada ulang ini. Bahkan, kami yakin bisa…

Selengkapnya >>

Tim Kampanye Cerdas Optimis Menangkan Pemilukada Ulang Cianjur

Kamis, 17/02/2011 – 18:58

CIANJUR, (PRLM).- Tim kampanye gabungan pemenangan pasangan calon cerdas (Tjetjep Muchtar Soleh – Suranto) selaku peraih suara terbanyak menyatakan kesiapannya menghadapi pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) ulang di empat kecamatan Kabupaten Cianjur sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu Cerdas juga optimis bisa meraih suara terbanyak, sekaligus mengharapkan semua pihak bisa menghormati apapun hasil pemilukada ulang di empat kecamatan nanti.

Demikian dikatakan Ketua Tim Kampanye Gabungan Pemenangan Pasangan Calon Cerdas, Yadi Mulyadi, Kamis (17/2). Dia mengungkapkan pihaknya menghormati keputusan MK, dan siap menghadapi pemilukada ulang sesuai amar putusan MK. Untuk menghadapi pelaksanaan, pihaknya tidak ada persiapan khusus. Sebab kader dilapangan sudah siap menghadapi berbagai konsekuensi termasuk ketika ada gugatan hingga putusan MK.

“Insya Allah, kami bisa menambah perolehan suara melalui pemilukada ulang di empat kecamatan. Soalnya dari empat kecamatan itu, sebelumnya perolehan suara kami unggul di tiga kecamatan yaitu Pacet, Mande, dan Cianjur. Hanya Cipanas yang tidak,” katanya. Yadi mengatakan pihaknya yakin karena pemilih di empat kecamatan sudah tahu persis, program yang ditawarkan rasional dan menyentuh kepentingan masyarakat. (A-116/A-88)***

 

(Sumber:  pikiran-rakyat.com)

Polling Pemilukada Ulang Cianjur di 4 Kecamatan

Polling sekedar untuk meramaikan Pemilukada saja, silahkan tentukan pendapat Anda

Keputusan Mahkamah Konstitusi Harus Dihormati

KAMIS, 17/02/2011 – 05:48

CIANJUR, (PRLM).- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilukada Cianjur yang memutuskan pemungutan suara ulang untuk empat kecamatan, yaitu Cianjur Kota, Cipanas, Mande dan Pacet perlu dihormati bersama. Sebab putusan MK bersifat final. Namun ada beberapa hal dalam putusan tersebut yang dinilai kontradiksi. Demikian dikatakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Cianjur Yudi Junadi, menanggapi hasil putusan MK terhadap gugatan pemilukada Cianjur.

Menurut Yudi dalam putusan itu disatu sisi MK menyatakan telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistemik dan masif. Namun di sisi lain MK “hanya” membatalkan pemilukada di empat kecamatan. Kemudian MK juga menyatakan bahwa tunjangan RT/RW yang menjadi salah satu materi gugatan adalah program pemerintah. Namun dalam putusan MK juga memyatakan bahwa program itu merupakan program pasangan calon Cerdas.

Oleh karena itu, Yudi menilai kontradiksi itu menunjukan sikap inkonsistensi MK dalam putusannya. Inkonsistensi MK tentu saja incompatibel dengan filosofis “demokrasi substantif” yang gencar dikampanyekan MK. “Seyogyanya MK tidak hanya mendasari putusannya semata mata pada demokrasi substantif yang abstrak. Selain akan menegasikan asas prinsip kepastian hukum sebagai pilar utama the rule of law, juga pada gilirannya akan menimbulkan anomali hukum dan ketidakadilan. Hal ini dapat merusak MK yang mengklaim sebagai ” guardian of constutition,” ujarnya.(A-116/A-147)***

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com

 

Polling sekedar untuk meramaikan Pemilukada saja, silahkan tentukan pendapat Anda

Putusan MK Kecewakan Kubu Dangdan

RABU, 16/02/2011 – 21:13

CIANJUR, (PRLM).- Ketua Tim Kampanye pasangan Dangdan (Dadang Sufianto – RK Dadan) Sadar Muslihat mengaku kecewa terhadap putusan MK yang hanya mengabulkan pemilukada ulang di empat kecamatan. Namun demikian pihaknya menghormati putusan MK dan akan segera melakukan koordinas serta konsolidasi untuk menghadapi pemilukad ulang.

“Kami sebenarnya kecewa dikabulkan pemilukada ulang untuk 4 kecamatan, soalnya fakta dilapangan kejadian serupa terjadi diseluruh kecamatan. Namun majelis hakim MK berpendapat dengan di ulang di empat kecamatan bisa mempengaruhi hasil akhir perolehan suara pemilukada,” ujarnya saat dihubungi.

Dia mengakui bahwa bukti bukti yang lengkap hanya di empat kecamatan. Namun demikian melalui proses ini (putusan MK-red) paling tidak menjadi proses pembelajaran politik, bahwa gugatan yang diajukan pihaknya tidak mengada-ada dan itu fakat yang terjadi dilapangan.

“Kami akan segera berkumpul untuk melakukan koordinasi, menghadapi pemilukada ulang. Kami optimis bisa hasil nanti akan mampu mempengaruhi hasil perolehan suara akhir,” katanya. (A-116/A-26).***

 

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com

 

Akhirnya Pemilukada Cianjur Diulang

Setelah melalui proses persidangan, mulai dari pemeriksaan pendahuluan, pembuktian para saksi dan sebagainya, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dalam PHPU Kabupaten Cianjur – Perkara No. 10, 11 dan 12//PHPU.D-IX/2011.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur bertanggal 14 Januari 2011,” demikian dibacakan amar putusan oleh Hakim Konstitusi Achmad Sodiki (Ketua Pleno) didampingi enam hakim konstitusi lainnya, Rabu (16/2) sore, dalam sidang putusan.

MK juga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk  melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cipanas,  Kecamatan Mande, dan Kecamatan Pacet.

“Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilu, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya. Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang  tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan ini dibacakan,” ujar Sodiki.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai  dalil Pemohon mengenai kurangnya sosialisasi pelaksanaan Pemilukada Cianjur 2011 tidak terbukti karena Termohon telah menyosialisasikan Pemilukada Kabupaten Cianjur melalui, antara lain, iklan  televisi, iklan radio, iklan luar ruang  seperti baliho, spanduk, dan poster, dan beberapa media lainnya.

Mengenai kegagalan debat kandidat, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon berupa kliping surat kabar tidak memberikan informasi yang cukup mengenai sebab kegagalan debat kandidat. Justru saksi Affan Sulaeman yang dihadirkan Termohon menyatakan debat kandidat sudah siap dilaksanakan di TVRI Bandung tetapi kemudian dibatalkan. Debat kandidat merupakan media sosialisasi yang cukup baik, tetapi menurut Mahkamah, debat kandidat bukan hal yang krusial selama sosialisasi Pemilukada juga dilakukan melalui media lain dan menjangkau masyarakat luas.

Mengenai tekanan dari PPK Naringgul, Sindang Barang, dan Cidaun, terhadap saksi rekapitulasi Pemohon I agar menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi, Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya. Lewat berbagai bukti yang diajukan Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Naringgul, PPK Sindang Barang, dan PPK Cidaun. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah, dalil Pemohon di atas dinyatakan tidak terbukti.

Penyalahgunaan dan Pembagian Batik
Namun, Mahkamah membenarkan dalil Pemohon bahwa terdapat beberapa kegiatan pelantikan dan deklarasi pengurus anak cabang ARWT dengan menggunakan baju batik hasil pembagian, yang dihadiri Bupati Cianjur. Dalam kegiatan yang dihadiri pengurus anak cabang ARWT, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Bupati Cianjur in casu  Pihak Terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung telah kembali menyosialisasikan dan memberikan penekanan terhadap salah satu program kampanyenya mengenai program Rp 10 juta per RT di hadapan para Ketua RW dan RT di masing-masing kecamatan.

Mahkamah juga menemukan fakta hukum saat berlangsungnya acara tersebut, telah dibagikan pihak Terkait berupa  leaflet atau brosur kepada seluruh peserta yang salah satu isinya mengenai program Rp 10 juta per RT. Walaupun Panwaslu Kabupaten Cainjur tidak menemukan bukti terjadi pelanggaran dalam kegiatan tersebut, namun berdasarkan fakta-fakta hukum di atas disertai dengan penjelasan anggota Panwaslu Kecamatan Pacet di dalam rekaman  video,  Mahkamah menilai telah terdapat bukti yang sempurna atas terjadinya pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana terekam jelas di dalam dokumentasi rekaman  video tersebut.

Menurut Mahkamah, pihak Terkait dengan sengaja menggunakan momentum dalam berbagai forum pertemuan resmi aparatur Pemerintah Daerah, yaitu para pengurus RT/RW, untuk secara tidak langsung meminta dukungan pencalonannya selaku calon Bupati Kabupaten Cianjur agar rencana program pemerintah daerah yang juga menjadi program kampanyenya dapat dilaksanakan jika yang bersangkutan terpilih. Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil yang diajukan oleh para Pemohon mengenai penyalahgunaan struktur organisasi yang disertai dengan pembagian baju batik oleh Pihak Terkait kepada PGRI dan ARWT adalah terbukti secara hukum dengan sempurna. “Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam hal ini merupakan pelanggaran yang oleh Mahkamah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif,” demikian tegas Majelis Hakim. (Nano Tresna A./mh)

 

Sumber:  http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

 


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.